cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
editorialjbp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Perpustakaan Soepardjo Roestam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bina Praja
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : 20854323     EISSN : 25033360     DOI : 10.21787/JBP
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal Bina Praja (JBP) is a journal that provides scientific information resources aimed at researchers, research institutions, government agencies, and stakeholders.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 3 (2013)" : 8 Documents clear
Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat Rosmawaty Sidauruk
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.141-158

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif, dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD dan permasalahannya. Metode yang digunakan survey formatif. Informannya aparat Bappeda,Biro Perekonomian, Dinas perindustrian, pelaku usaha ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membuat peraturan daerah dan cetak biru ekonomi kreatif Permasalahan antara lain: masih sulit memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya sehingga penganggarannya belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif, belum optimalnya kemudahan perijinan, investasi dan perlindungan HAKI, masalah permodalan, dan daya dukung riset terhadap ekonomi kreatif masih kurang. Disarankan perlu lebih berkomitmen siap memfasilitasi pemasaran hasil, mempermudah akses pelaku usaha terhadap perbankan, perlindungan HAKI, peningkatan kerjasama antara provinsi dan kabupaten/kota untuk keberlanjutan bahan baku yang diperlukan. AbstractThis study was conducted to determine whether the West Java provincial government has undertaken the development of the creative economy, with a look at the form of policy and budget support in the budget and problems. Formative survey methods used. Bappeda informant apparatus, Bureau of Economic, Department of Industry, creative economy businesses. The results showed, West Java Provincial Government already made a blueprint of local regulations and creative economy issues, among others: still difficult to separate the creative industry sub-sector with other sectors so that budgeting is not specifically named creative economic activity, not optimal ease of licensing, investment and protection of intellectual property , the problem of capital, and the carrying capacity study of the creative economy is still lacking. Suggested need to be committed is ready to facilitate marketing, businesses easier access to banking, intellectual property protection, increase cooperation between the provincial and district / city for the sustainability of the raw materials required.
PNPM Mandiri Vs Kemiskinan di Indonesia Moh. Ilham A. Hamudy
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.159-162

Abstract

AbstrakArtikel ini adalah tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Artikel ini berusaha mendedahkan PNPM secara makro, seraya menjabarkan beberapa kekurangannya yang kerap menjadi sasaran kritik para pemerhati pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri, oleh pemerintah dianggap sebagai program jitu guna mengentaskan masyarakat dari kubangan kemiskinan. Tetapi, sayangnya, meski sudah banyak sekali uang digelontorkan untuk mensukseskan program itu, angka kemiskinan di Indonesia tidak mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karenanya, PNPM Mandiri perlu ditinjau ulang keberadaannya, baik secara konsep maupun secara implementatif. Artikel ini menawarkan konsep dan pendekatan pemberdayaan dan pengentasan rakyat miskin dengan mengedepankan konsep penghidupan berkelanjutan yang lebih komprehensif. AbstractThis article is about the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri). This article try to exert PNPM macro, as outlines some drawbacks that are often the target of criticism of the observer community empowerment. PNPM Mandiri, the government considered the surefire program to alleviate poverty from the pool. But, unfortunately, though it was a lot of money disbursed to the success of the program, the poverty rate in Indonesia has not experienced significant declines. Therefore, PNPM Mandiri existence should be reviewed, both in concept and in implementation. This article offers the concept and approach to empowerment and poverty of the poor by promoting the concept of sustainable livelihoods is more comprehensive.
Penerapan Prinsip-prinsip Administrasi dalam Birokrasi Indonesia (Sebuah Telaah Kritis terhadap Reformasi Birokrasi di Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi) Kristian Widya Wicaksono; Hubertus Hasan Ismail
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.163-168

Abstract

AbstrakReformasi birokrasi yang tengah berjalan di Indonesia masih menemui hambatan berupa praktek korupsi yang masih marak di kalangan aparatur pemerintah. Padahal tujuan utama reformasi birokrasi adalah menekan angka praktek korupsi di kalangan para birokrat pemerintah tersebut. Peletakan dasar keorganisasian yang masih absurd di Indonesia menyebabkan agenda reformasi menjadi kehilangan tajinya sebab keinginan utama untuk menekan angka korupsi masih belum efektif dilaksanakan. Oleh karenanya, perlu sebuah upaya nyata untuk merevitalisasi prinsipprinsip administrasi dalam tubuh birokrasi pemerintah. Kuncinya adalah konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip administrasi tersebut dalam birokrasi Indonesia sehingga kedepannya langkah-langkah perubahan organisasi pemerintah dapat didesain secara kongkret.AbstractThe implementation of bureaucratic reform program in Indonesia still have several problems especially corruption which is conduct by the government apparatus. Instead, the main purpose of bureaucratic reform is to repress the statistic of corruption. The absurd fundament of organization becomes the main cause of the obstacle of bureaucratic reform. Therefore we need a real effort to revitalize the administration principles in Indonesian Bureaucracy so in the future we can design the concrete government organizational change.
Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung Leydi Silvana
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.169-176

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik konflik, penyebab dan akar persoalan konflik yang terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi pemicu konflik, mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik (kelemahan dan kekuatan) serta merumuskan strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi konflik. Provinsi Lampung merupakan salah satu lokasi penelitian. Dari hasil penelitian kajian ini bersifat deskriptif, dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Akar masalah yang menyebabkan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah rawan konflik secara umum disebabkan karena persoalan politik, ekonomi,sosial budaya antar umat beragama, suku etnis, masyarakat dengan pelaku usaha dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah didalam menangani konflik yang terjadi adalah menciptakan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera,memelihara kondisi damai dan harmonis, meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara keberlangsungan pemerintah, melindungi jiwa, harta benda, sarana umum serta memulihkan fisik sarana & masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan dalam menangani konflik.AbstractThe purpose of this study was to determine the characteristics of the conflict, the root and the causes of the conflict issues, identify the factors that trigger conflict, knowing the steps taken by the government to resolve the conflict (weaknesses and strengths) and formulate a strategy that needs to be done to resolve the conflict Lampung province is determined as one of the research area. This study is designed to illustrate, elaborate, answer and describe the portrait mapping conflict prone areas in Indonesia.From the research this study is descriptive and the method used is a qualitative method. The root of the problem which led Lampung Province as one of the conflict-prone areas generally caused by political issues, economic, social and cultural inter-religious, ethnic tribes, businesses and communities with the distribution of natural resources that is not balanced. Therefore, the things that need to be done by the government in dealing with the conflict are to create a safe life, peaceful and prosperous, Maintenance of peace and harmony, increase tolerance, maintain continuity of government, to protect life, property,public facilities and restore the physical facilities and the community is an important thing to do in dealing with conflict.
Peningkatan Kapasitas Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Imam Radianto Anwar Setia Putra; Dida Suhada Iskandar
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.177-188

Abstract

AbstrakBadan Penelitian dan Pengembangan (BPP) yang core buisness kelitbangan membutuhkan sumber daya peneliti dan fungsional lainnya yang diarakhan memenuhi tuntutan BPP. Minimnya hasil kelitbanganya yang dimanfaatkan oleh komponen lain yang terdapat di Kementerian Dalam Negeri mengindikasikan lemahnya kapasitas organisasi dalam memenuhi tuntutan perannya.Pengembangan kapasitas organisasi BPP menjadi arah untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan masukan perbaikan pengelolaan terhadap peran BPP Kemendagri, dalam mencari jawaban terhadap permasalahan peningkatan kapasitas BPP digunakan metode deskriptif. Kebutuhan akan pengetahuan, pelatihan, dan pemberdayaan dalam memenuhi tuntutan tugas dari organisasi.Abstract Research and Development Agance (BPP) whose core business is kelitbangan need resources and other functional researchers aimed to meet the demands of research and development agancy. The lack of results research and development utilized by other components contained in the Ministry of home affaeir indicate poor organizational capacity to meet the demands of his role. In search of answers to the problems of increasing the capacity of research and development agancy used descriptive method. the need for knowledge, training, and empowerment in meeting the demands of the task of the organization.
Evaluasi Penyajian Pelaporan Aktiva Tetap untuk Meningkatkan Pengawasan Kelembagaan Pemerintah Meity Handayani
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.189-196

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan penyajian pelaporan aktiva tetap yang telah ada di Pemerintah, kemudian mendeskripsikan factor-faktor yang paling berpengaruh dalam pelaporan aktiva tetap, serta membangun penyajian pelaporan alternatif yang ideal untuk meningkatkan pengawasan kelembagaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi (telaah dokumen) dari sumber media cetak dan elektronik dan Observasi (pengamatan langsung. Hasil analisis penelitian menunjukkan: laporan aktiva tetap yang dibuat saat ini adalah laporan yang dihasilkan dari system yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, system tersebut bernama SIMAK. Akan tetapi sejauh ini system tersebut belum mengakomodir keinginan pemeriksa. System tersebut juga tidak mencantumkan keterangan mengenai biaya penyusutan, perhitungan biaya penyusutan hanyamengandalkan perhitungan dari DJKN (Ditjen Kekayaan Negara). Biaya penyusutan sangat penting pengungkapannya, karena kedepan Pemerintah diwajibkan untuk mengikuti PP no. 71 tahun 2010 tentang akuntansi berbasis akrual dan merupakan dasar penghapusan aktiva guna mewujudkan tertib pencatatan dan pengelolaan aktiva tetap.AbstractThis study aims to evaluate the weaknesses of evaluate the reporting of fixed assets that already exist in the Government, then describes the factors that most influence the reporting of fixed assets, as well as building an ideal alternative to improve the supervision of government institusions. This study uses descriptive with qualitative approach. Data collection was performed by the study of documents method from print and electronic sources and Direct Observation. The analysis resulted: fixed asset reports are made at this time is a report generated from the system created by the Ministry of Finance, the system is called SIMAK. But so far the system has not accommodate the examiner. The system also does not include information on the cost of depreciation, depreciation calculations rely on the calculation of DJKN (Directorate General of State Property). Disclosure of the cost of depreciation is very important, because the next Government is obliged ti follow the PP no.71 tahun 2010 about accrual accounting base and is the basis for asset in order to achieve the orderly recording and management of fixed assets.
Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Noverman Duadji
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.197-204

Abstract

AbstrakRakyat sebagai pemilik APBD dan oleh karenanya partsipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata-kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan APBD. Rumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tangga Arnstein?. Tujuan penelitian ini diarahkan pada: (1) penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung; dan (2) pengkajian dengan penentuan derajad (kategorisasi) partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Sementara metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media transaksi dan bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajad dan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajad tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi (derajad ke 2 pada anak tangga ke 3 dan ke 4). Atas dasar simpulan diuraikan diatas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh-kembangkannya partisipasi publik yang lebih konkrit dan lebih menguat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Pemerintah provinsi Lampung melaui: (1) perubahan mind set dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga; (2) penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik; dan (3) pembinaan organisasi kemasyarakat dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD.AbstractAs we know that the People own the provincial budget (APBD). Although the public participation lies on more important placement in operating the public affairs and local governance, especially in the decision making of the provincial budget. The research problem is stated: what is the public participation in operating the provincial budget and what is it’s category of the Aronstein’s participation ladder? The research aimed to: (1) description of the public participation in operating the provincial budget, and (2) analysis to classify the public participation of the Aronstein’s participation ladder. According to the reasons of the goal, the qualitative method is used.The research result indicated that the decision making of the provincial budget is the formal actor’s arena and area. It’s expressed as political process, transactional media and bargaining among the formal actors. The public participation is in signing of participation, such as give the information and consultative advices
Optimalisasi Pengembangan Potensi Ekowisata sebagai Objek Wisata Andalan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kaltim M. Soleh Pulungan
Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance Vol. 5 No. 3 (2013)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/jbp.05.2013.205-214

Abstract

AbstrakTujuan kajian untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan ekowisata dari mulai potensi alam, potensi budaya, potensi SDM hingga ketersediaan energi di kecamatan. Menentukan alternatif strategi bagi pengembangan ekowisata di wilayah Kecamatan. Sample penelitian meliputi 7 kecamatan yang ada diwilayah Kab. Kutai Kartanegara. Metodologi yang digunakan yakni metode deskriptif, namun bersifat aplikatif, sehingga secara aktual dapat digunakan oleh para perencana dan pengambil keputusan pembangunan di daerah ini. Hasil penelitian; (1) bahwa responden memiliki persepsi negatif terhadap pengembangan ekowisata karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang arti, maksud dan tujuan/manfaat ekowisata. (2) Masyarakat selama ini belum berperan aktif dalam mengembangkan potensi produk wisata didaerahnya. (3). Alternatif strategi dalam meningkatkan peran serta masyarakat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi tentang ekowisata ke semua stakeholders.AbstractPurposes of the study are to determine the potential that can be developed for ecotourism activities ranging from natural resources, cultural potential, the potential energy to the availability of human resources in the district of Kutai regency. In order to determine strategic alternatives for development ecotourism in the District. Research sample includes 7 districts of Kutai Regency. The methodology used the descriptive method, however, is applicable, so it can actually be used by planners and decision makers in the development of this area.The results: (1) that the respondent has a negative perception towards tourism development because of the lack of public knowledge about the meaning, purpose and objectives / benefits of ecotourism. (2) The public has not played an active role in developing the potential of tourism products in their respective regions. (3). Alternative strategies to enhance community participation is done in a way to disseminate to all stakeholders of ecotourism

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2023) Vol. 15 No. 1 (2023): City Branding Vol. 14 No. 3 (2022) Vol. 14 No. 2 (2022) Vol. 14 No. 1 (2022) Vol. 13 No. 3 (2021) Vol. 13 No. 2 (2021) Vol. 13 No. 1 (2021) Vol. 12 No. 2 (2020): Local Election Vol. 12 No. 1 (2020) Vol. 11 No. 2 (2019) Vol. 11 No. 1 (2019) Vol. 10 No. 2 (2018) Vol. 10 No. 1 (2018) Vol 9 No 1 (2017): Vol. 9 Iss. 1 May 2017 Vol. 9 No. 2 (2017) Vol 9 No 2 (2017) Vol. 9 No. 1 (2017) Vol 8 No 2 (2016): November Vol. 8 No. 2 (2016) Vol 8 No 1 (2016): May Vol. 8 No. 1 (2016) Vol 7 No 4 (2015): Desember Vol. 7 No. 4 (2015) Vol. 7 No. 3 (2015) Vol 7 No 3 (2015): September Vol 7 No 2 (2015): Juni Vol. 7 No. 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015): Maret Vol. 7 No. 1 (2015) Vol 6 No 4 (2014): Desember Vol. 6 No. 4 (2014) Vol 6 No 3 (2014): September Vol. 6 No. 3 (2014) Vol. 6 No. 2 (2014) Vol 6 No 2 (2014): Juni Vol. 6 No. 1 (2014) Vol 6 No 1 (2014): Maret Vol. 5 No. 4 (2013) Vol 5 No 4 (2013): Desember Vol 5 No 3 (2013): September Vol. 5 No. 3 (2013) Vol. 5 No. 2 (2013) Vol 5 No 2 (2013): Juni Vol. 5 No. 1 (2013) Vol 5 No 1 (2013): Maret Vol 4 No 4 (2012): Desember Vol. 4 No. 4 (2012) Vol 4 No 3 (2012): September Vol. 4 No. 3 (2012) Vol 4 No 2 (2012): Juni Vol. 4 No. 2 (2012) Vol 4 No 1 (2012): Maret Vol. 4 No. 1 (2012) More Issue